Mantan Ketua KUD Selikur Makmur Jadi Pesakitan di PN Sengeti

0

Ditulis Pada

SEKOJA.CO.ID, Muarojambi- Kisruh internal Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muarojambi, akhirnya diselesaikan lewat jalur hukum. Pasalnya, menurut anggota kelompok tani KUD Selikur Makmur, tiap klarifikasi soal dana KUD dengan mantan KUD Selikur Makmur Yana Indrayana (YI) selalu tidak menemukan titik temu. Yang akhirnya membuat warga kecewa dan melaporkan YI ke Polda Jambi dengan laporan tindakan penggelapan dalam jabatan selama memimpin KUD Selikur Makmur. Setelah proses pemeriksaan yang panjang, kini Yi resmi menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Sengeti.

Kepada wartawan, Kepala Desa Bukit Jaya, Bahar Selatan, Khairudin membenarkan kasus yang menimpa KUD Selikur Makmur tersebut. Persoalannya, YI diduga menggunakan dana milik KUD untuk keperluan yang tidak jelas. Hingga saat ini dirinya bersama warga masih bertanya-tanya terkait aset milik KUD yang ada saat ini.
“Kami pun masih bertanya-tanya mengenai kas dan aset KUD serta mobil yang saat ini digunakan Pak Yana. Karena setiap dilakukan klarifikasi selalu menemukan jalan buntu,”  kata Khairudin di Desa Bukit Jaya, Minggu (13/9/2020).

Menurut Khairudin, sudah dua kali pihaknya melakukan klarifikasi kepada mantan ketua KUD tersebut. Harapannya, YI mau terbuka dan mengembalikan dana serta aset KUD tersebut.
Namun, tidak ada titik temu alias penyelesaian. “Itulah dasarnya kami sepakat dengan anggota kelompok tani untuk menempuh jalur hukum untuk mencari kebenaran,” terangnya.

“Sebelumnya saya juga anggota KUD, setelah saya dipercaya menjabat sebagai ketua KUD sementara menggantikan Pak Yana, saya terkejut, kok bisa kas dan aset KUD menjadi nol,” imbuhnya.

Agar tidak ada berprasangka buruk, Khairudin dengan kesepakatan anggota KUD, mencoba melakukan audit pembukuan KUD Selikur Makmur, dengan mendatangkan pihak Auditor. “Setelah dilakukan audit itulah diketahui, adanya temuan. Ternyata KUD Selikur Makmur menderita kerugian sekitar Rp 3,095 miliar. Jumlah itu, tidak termasuk dana pembelian mobil baru sebanyak lima unit secara kredit itu,” ungkap Khairudin.

Terkait sumber pendapatan KUD, Khairudin menyebutkan, salah satu diantaranya dengan dilakukan pemotongan hasil panen dari masing-masing petani  yang tergabung dalam KUD Selikur Makmur serta adanya iuran wajib dari anggota. “Akibat kenyataan tersebut, tentu anggota merasa turut dirugikan,” katanya.

Selain masalah kas dan aset yang belum selesai, KUD Selikur Makmur juga tengah menghadapi masalah   tunggakan pajak. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai kurang lebih Rp 900 juta.
“Sejujurnya kami prihatin juga, karena jumlah pajak yang diduga tidak dibayarkan oleh pengurus yang lama jumlahnya besar, termasuk SPT Tahunan yang belum disampaikan berikut dendanya. Tidak main-main, jumlahnya karena mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Khairudin.
Perkiraan jumlah itu didapat dari hasil penghitungan oleh Akuntan Publik dan pihak Konsultan Pajak KPP Jambi dan diinformasikan kepada  Pengurus sementara Ketua KUD yang baru. “Dari besaran tunggakan pajak itu, sudah kami lakukan pembayaran tunggakan secara mengangsur sebesar Rp 300 juta,” katanya.

“Selama menjabat Ketua KUD, selama dua periode dari tahun 2013 – 2019, tepatnya masa jabatannya habis pada bulan Maret 2019, Pak Yana meninggalkan banyak permasalahan, ” imbuhnya.

Sebelum dilakukan pergantian, sambung khairudin, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas (BP). Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan.
“Oleh karena itu, kami bersama Anggota kelompok tani yang ada di KUD Selikur Makmur. Sebelum bertindak, kami sudah lakukan rapat anggota, intinya tidak ada paksaan. Apa yang dituduhkan oleh  mantan ketua KUD itu,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya telah dilaporkan oleh YI ke penegak hukum. Yang mengatakan mereka telah menurunkannya ( YI) dengan paksa. “Kami dituduh menurunkan dia dengan paksa,  Itu tidak benar, termasuk penunjukan saya sebagai pejabat sementara KUD,” tegas Khairudin.

Menurutnya, penunjukan dirinya sebagai ketua sementara telah melalui mekanisme dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. “Jadi, intinya kita tidak semena-mena melakukan itu,” ujarnya.

Selama YI menjabat juga dikeluhkan masyarakat Desa Bukit Jaya. Yakni kurang transparannya pengurus dalam mengelola KUD, diantaranya mengenai harga TBS dan yang lainnya.
“Sehingga anggota kelompok tani selalu bertanya-tanya,  jadi dengan habisnya masa jabatannya  kita lakukan audit berdasarkan kesepakatan anggota dan dilakukan dari salah satu konsultan auditor maka ditemukanlah dugaan kerugian keuangan KUD sebesar Rp.3.095.000.000,” ungkap Khairudin.
Anehnya lagi, aset milik KUD berupa mobil dumptruc sebanyak 5 (lima) unit tidak di kembalikan dan itu diakui Ketua KUD sebelumnya sebagai milik pribadi. Dengan alasan yang bersangkutan yang menyanggupi pembayaran cicilannya. Padahal, sudah sangat jelas, uang muka atau downpayment pembayaran mobil itu dipinjamkan oleh pihak pabrik untuk membantu anggota KUD atas nama koperasi.
“Emang bisa perusahaan memberi pinjaman atas nama pribadi dan itu sudah kami klarifikasi pada pihak perusahaan ( PT. SUAL)
bahwa bantuan pinjaman dana untuk keperluan KUD diperuntukkan untuk uang muka pembelian mobil dump truk sebanyak 5 unit,” ungkapnya. Sebenarnya, lanjut dia, masalah tersebut sudah dilakukan secara kekeluargaan. Namun, tidak ada penyelesaian. “Upaya itu sudah dua kali kita lakukan, namun hasilnya nol. Masyarakat hanya minta pengembalian aset mobil saja. Tapi Yana bersikeras tidak mau akhirnya anggota sepakat melaporkan yang bersangkutan ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum,” tandasnya.(dar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini